Ini Dia Dugaan Data Kerugian Negara Pada Proyek Kapal Bakamla di PT. CS

Kabul, Aktivis LSM Batam
Beritabatam.com - Batam |Dugaan tentang adanya "permainan" yang mengakibatkan kerugian uang negara terhadap proyek Kapal Patroli Bakamla yang di kerjakan oleh PT. CS selaku
pemenang tender terindikasi karena ada modus KKN.

Kronologis proyek pembuatan Kapal Bakamla sendiri kurang lebih sebagai berikut .  Pejabat Bakamla yang berhubungan dengan Proyek ini adalah Kepala Biro Sarana dan Prasarana sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini sesuai dengan aturan  dalam program kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis Kamla pada layanan internal kode 5734.941 dan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kode 5734.994.005 sesuai keputusan Kepala Bakamla Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bakamla Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017.

Informasinya, Indikasi KKN terlihat sejak penetapan rencana anggaran biaya (RAB), Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ymengesankan mengacu kepada satu merk barang
tertentu Hal lain adalah adanya kabar tak sedap bahwa pekerjaan sudah dimulai sebelum kontrak ditandatangani. Sudah tak sedap, masih ditambah dengan kabar miring dengan informasi adanya hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang tidak sesuai dengan realisasi fisik penyelesaian pekerjaan.

Salah satu yang menjadi sorotan dari beberapa item terkait dengan hasil pemeriksaan Tim PPHP adalah adanya material 2 set FO purifier dengan spesifikasi 3500 liter/hour. Tetapi, di dalam Purchase Order atau PO yang dilaksanakan penyedia item material 2 set FO purifier dengan spesifikasi 3200 liter/hour sehingga secara spesifikasi teknis berbeda sekitar 300 liter/hour.

Barang tak sesuai dengan permintaan biasanya tak dibayar. Namun dalam kasus Kapal Bakamla ini, meskipun tak sesuai namun pembayaran kabarnya tetap dilakukan terhadap item 2 set FO Purifier ini kabarnya adalah sebesar Rp2.897.107.500.Maka kuat dugaan potensi pemborosan keuangan negara atas item material  2 set FO Purifier tersebut sekitar Rp2.897.107.500 karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi.

Institusi Bakamla sendiri ternyata pada tahun 2017 oleh BPK mendapat  penilaian TMP (
Tidak Menyatakan Pendapat ). Sebagaimana nyanyian manajemen pada saat mengadakan
konfrensi pers di PT. CS di hadapan hampir ratusan wartawan pada 29/03/2019. Dengan yakin
Manajemen PT. CS yang bersanding dengan pihak Bakamla mengatakan bahwa proyek tersebut
sudah di audit,tetapi tidak menyebutkan apa hasil dari audit BPK tersebut.

Salah seorang aktivis LSM, Kabul ketika dimintai pendapat terhadap status disclaimer
mengatakan bahwa audit BPK dengan hasil Tidak Menyatakan Pendapat ( TMP ) alias
disclaimer, adalah sebuah tamparan keras terhadap institusi Bakamla. " berarti ada yang
tidak beres. Institusi yang mendapat penilaian tersebut harus merombak ulang administrasi
sesuai dengan SAP ( Standar Akuntansi Pemerintah ) dan ini efeknya bisa sampai ke proses
produksi, Barang produksinya biasanya ada item - item yang tidak sesuai jika sudah
mendapat nilai disclaimer dari BPK. Ujung-ujungnya, ke KPK juga larinya ini. " demikian
Kabul menjelaskan.

Upaya konfirmasi terhadap permasalahan material dan audit BPK ini sudah dilakukan oleh
kru Beritabatam.com kepada Abi ( GM PT.CS ) melewati fasilitas whatsapp pada tanggal
03/04/2019 pukul 11.49 WIB. Pada pukul 17.55 WIB, Abi menjawab dengan kalimat " Maaf
silakan tatap muka, kami tidak bisa lewat medsos.tks" demikian penggalan jawaban Abi.
Sayang,sampai berita ini diturunkan Abi masih belum memberikan informasi lebih jelas selain hanya jawaban singkatnya itu. ( 007 )

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.