Koalisi Masyarakat Pesisir Desak Penegak Hukum Stop Ekspor Bauksit Mentah PT TAB Ke China

KEPRI | Sejumlah masyarakat Karimun yang tergabung dalam Koalisi Masyarakt Pesisir meminta aparat penegak hukum agar menghentikan aktivitas serta eksport Bauksit mentah yang dilakukan PT Tanjung Air Berani.Hal tersebut dikatakan koordinator Koalisi Masyarakat Pesisir, Hendrik (42).

" Kami meminta agar penegak hukum di negara ini segera megambil sikap, stop eksport bauksit mentah ke negeri China. Ini jelas telah melanggar ketentuan perundang-undangan. PT TAB semestinya mematuhi perundang-undangan yang berlaku di negara ini.  PP Nomor 1 tahun 2017 pasal 112C mau dikemanakan?' ujarnya disekitaran Jalan pertambangan, Karimun, Rabu (15/05/2019).

Dikatakannya lagi, jika pihaknya telah menyurati secara resmi pihak KSOP serta Bea Cukai setempat.


" Kami sudah surati Syahbandar Tanjung Balai Karimun agar menghentikan atau mencabut ijin olah gerak kapal milik PT TAB yang akan membawa hasil Tambang ke China. Semestinya pihak Syahbandar dan bea cukai mencermati presedur terkait hasil tambang yang masuk dalam ketegori BATASAN, seperti Bauksit. Jika ini tetap dibiarkan, negara dan daerah yang rugi. Masyarakat, daerah dan negaraa dapat apa?, Hanya segelintir oknum yang menikmati kekayaan alam bangsa ini." Ujar hendrik.

Hendrik juga menguraikan akar permasalahan yang diduga dilanggar pihak PT Tanjung Air Berani. Perusahan tambang bauksit yang terletak di Pulau Sebele, Kecamatan Moro kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau inipun disinyalir telah melanggar ketentuan Menteri Perdagangan.


Dalam Surat keputusun Dirjen perdaganga luar negeri Nomor 03.PE-08.18.0027 ditentukan jika pihak PT TAB hanya boleh melakukan eksport Bauksit hasil produksi sendiri dan telah melalui proses pemurnian.

Sebelumnya, kepala Syahbandar (KSOP) Tanjung balai karimun saat di konfirmasi oleh jaringan beritabatam.com melalui pesan Whatapps (WA) terkait surat masyarakat pesisir, enggan memberikan jawaban.

" Walaikumsalam, saya lagi di jakarta pak, diklat, hubungi PH saya saja", tulis KA KSOP karimun dipesan balasannya.

Di lain tempat, Edy S.P, penggiat anti korupsi mengatakan jika pihaknya juga sudah melaporkan sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang terkait perizinan eksport PT TAB ke KPK.

"Ya, kita sudah laporkan ke KPK. Adapun pihak-pihak yang kami laporkan adalah oknum pimpinan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan perizinan eksport bauksit ke cina. Siapa orangnya, biar nanti KPK yang menjawab" ucapnya di sela-sela kegiatannya di tanjung pinang. ( Dian )
Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.