Terkait PPDB, Komisi IV DPRD Kota Batam Nilai Pemerintah Tidak Serius Benahi Pendidikan

BATAM | Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan mengatakan kepala dinas sudah diganti, Walikota masih tetap sama. Keluhan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap tahun tetap ada. Rabu, (12/06/2019)

"Sepertinya pemerintah tidak serius dalam membenahi pendidikan, dari tahun-ketahun masih dengan permasalahan yang sama, malah lebih fokus membangun jalan, bangun ini itu, dan untuk pendidikan, kesehatan dikesampingkan sepertinya, seperti itu. Padahal kita dari dulu sudah memberikan masukan-masukan kepada Pemko," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebelumnya permasalahan PPDB selalu dibahas dalam rapat-rapat di Komisi IV. Jadi, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sehingga tiap tahun begini terus. 

"Karena masyarakat kita banyak terdapat yang kurang mampu, dimana ekonomi lagi sulit. Bukan tidak mau orang tua ke sekolah swasta karena terkendala dengan biaya yang tinggi. Kita meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam, untuk semua yang mendaftar di sekolah negeri itu harus ditampung untuk bersekolah," terangnya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, mau gak mau harus menambah daya tampung, dimana tiap kelas terdapat 35 kursi jadi harus ditambah menjadi 40 bahkan lebih atau buat menjadi dua shift. Karena anak harus sekolah, karena sistem zonasi ini, jangankan yang jauh-jauh, yang dekat dengan sekolah aja tidak diterima dan sudah ada banyak.

"Kita selalu mengusulkan penambahan sekolah, kan ada wilayah - wilayah tertentu yang minta. Seperti di wilayah Batu Aji dimana terdapat dua (2) SD dalam satu gedung (SD N 02 dan SD N 08) sehingga menjadi kendala disaat mereka akan melakukan upacara/kegiatan lainnya," katanya.

Dari tahun ketahun tidak juga dibangun janjinya akan-akan aja. Alasan lahan, sudah dicari dan ada lahannya tidak juga dibangun. Ia menegaskan sepanjang Pemko minta kepada BP Batam, tidak akan ada masalah, dan ini sudah sering disampaikan. Tapi, tiap tahun selalu terjadi, karena keputusan tersebut berada sama Walikota Batam.

"Sampai berbuih mulut kita, kalau membangun jalan dan lainnya cepat. Tapi, pemerintah tidak serius mengurus pendidikan, bagi murid yang tidak terima, pihak orang tua bersabar dulu, atau masyarakat datangi sekolah, dinas pendidikan ramai - ramai," tegasnya.

"Anak kita harus sekolah. dan bagi orang tua yang mampu/kaya janganlah ikutan anaknya dimasukkan ke sekolah negeri pindahkan ke sekolah swasta, dimana sekolah swasta juga banyak terdapat kualitas dan mutu yang bagus," tutupnya.

Berikut informasi PPDB Sistem Zonasi, yang berhasil pewarta himpun dibeberapa sekolah negeri yang terdapat di wilayah Sekupang - Batam. (KJN/007)

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.